Tak lama setelah Presiden Joko Widodo melantik seluruh anggota Kabinet Kerja, tiba-tiba beredar daftar nomor kontak para menteri lewat berbagai layanan pesan singkat, entah BBM maupun WhatsApp. Saya sendiri mendapatkannya pada Senin malam di hari yang sama saat pelantikan, 27 Oktober 2014.
Mulanya saya ragu. Bagaimana mungkin sang pengirim pesan pertama bisa mengumpulkan hampir seluruh nomor telepon pribadi para menteri, serta bahkan presiden dan wakilnya, sebelum disebar secara luas pada khalayak?
Isi pesannya juga lugas, tak bertele-tele. Ada daftar nama dan jabatan lengkap untuk masing-masing nomor yang tertera di sana. Sebagai penutup tertulis pula, “Kabinet sekarang harus bisa diakses 24 jam.”
Melihat kalimat penutup itu, saya mendadak yakin bahwa yang membuat daftar ini adalah para wartawan. Saya membayangkan para wartawan dari berbagai desk dan media menyatukan “koleksi” nomor narasumber mereka yang kebetulan naik sebagai menteri. Penyebaran daftar nomor ini pun seakan jadi tantangan, pun ledekan bagi para eksekutif pemerintahan era Jokowi. Mereka yang disebut-sebut mengusung sistem keterbukaan pada publik.
Kebetulan, saya telah memiliki beberapa nomor dalam daftar itu untuk urusan liputan dahulu. Misalnya saja Anies Baswedan, Ignasius Jonan dan Andrinof Chaniago. Nomor yang saya punya pun sama dengan yang tertera di sana. Karena itu saya cukup yakin dengan akurasi daftar tersebut.
Hanya ada lima menteri yang tak disertakan nomornya: Indroyono Soesilo, Arief Yahya, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Basuki Hadimuljono dan Muhammad Nasir. Selain itu, ada salah pengetikan pada nomor Rudiantara. Nomor Rudiantara tertulis +62 l818192021. Ada tanda spasi setelah angka “2” yang berlanjut dengan huruf “l”.
Mari kita andaikan bahwa seluruh nomor yang disertakan itu benar adanya. Menarik rasanya untuk melihat pilihan nomor presiden dan para menteri berdasarkan perusahaan operator masing-masing.
Tercatat, ada total 36 nama dalam daftar – presiden, wakil presiden, serta 34 menteri anggota Kabinet Kerja. Enam orang tak tertera atau salah tulis nomornya. Dari 30 yang tersisa, ada dua menteri yang memiliki dua nomor sekaligus: Ignasius Jonan dan Tjahjo Kumolo.
Jadi, ada 32 nomor kontak di sana. Dari jumlah itu, 20 adalah produk keluaran Telkomsel, sembilan dari Indosat, dan tiga dari XL Axiata. Kesimpulan ini bisa didapat dengan melihat empat digit pertama masing-masing nomor. Setelah itu, barulah menyesuaikannya dengan daftar produk menurut nomor awal.
Bisa dikatakan, ini adalah kemenangan telak bagi Telkomsel. Wajar saja, hingga September 2014 Telkomsel telah memiliki 139 juta pelanggan. Kini mereka bahkan mengklaim diri sebagai operator seluler dengan jumlah pelanggan terbanyak keenam di dunia.
Pada pertengahan 2011, Tabloid Sinyal sempat mengadakan survei untuk menguji kualitas sinyal masing-masing operator pada 63 titik sepanjang jalur mudik di Pulau Jawa. Di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta, Telkomsel memiliki kualitas jaringan “sangat bagus”. Secara umum mereka unggul dari para kompetitornya. Mereka hanya lemah di beberapa wilayah seperti Nagrek dan Gombong.
Belakangan, mereka juga gencar mendirikan menara pemancar di beberapa wilayah perbatasan serta daerah timur Indonesia. Karena itu, masyarakat yang menyeberang ke negara tetangga masih bisa menikmati layanan Telkomsel.
Dengan begini, Arief Yahya tentu bisa tersenyum puas. Sebelum diangkat jadi Menteri Pariwisata, ia adalah Direktur Utama PT. Telkom. Telkomsel merupakan salah satu anak perusahaan di bawahnya. Dengan beredarnya nomor kontak Kabinet Kerja, kini presiden dan wakilnya seakan melakukan endorsement secara tak langsung bagi Telkomsel.
Beda halnya dengan Rachmat Gobel, sang Menteri Perdagangan baru. Sejak 2008 hingga saat ini, ia menjabat pula sebagai Komisaris PT. Indosat. Hanya ada sembilan nomor Indosat dalam daftar itu, tak sampai setengah dari jumlah yang diraih Telkomsel. “Jurus dagangnya” masih kalah jitu.
Namun yang paling “terkucilkan” tentu para pengguna XL: Ignasius Jonan (Menteri Perhubungan), Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri) dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).
Apa jadinya bila kita punya Menteri Perhubungan yang susah dihubungi? Bagaimana pula bila Menteri Luar Negeri kita bahkan susah dijangkau di dalam negeri?
Untuk Lukman, rasanya ia tak butuh sinyal terlampau kuat. Apalagi setelah ia bersikeras mempertahankan kolom agama di KTP. Cacian yang dikirimkan ke nomornya mungkin sekarang sedang nyasar entah ke mana, bisa ke L, M, atau jangan-jangan S.