Sektor Energi: Sektor Penuh Distorsi Informasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Buat saya, bulan-bulan awal menjadi wartawan energi adalah saat-saat yang sungguh bikin frustrasi.

Sektor ini penting karena mencakup berbagai isu yang beririsan langsung dengan hajat hidup orang banyak, semisal listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Masalahnya, ia juga penuh dengan berbagai istilah dan prosedur teknis nan njelimet yang kerap bikin wartawan kesulitan menuliskan berita dengan sederhana hingga bisa dimengerti orang banyak.

Terlebih lagi, jarang ada pejabat yang pandai menjelaskan persoalan dengan sederhana menggunakan “bahasa manusia”. Bahkan, banyak pejabat yang punya kecenderungan menutup-nutupi permasalahan, apalagi bila terkait isu-isu sensitif seperti kenaikan harga BBM dan penyederhanaan golongan pelanggan listrik PLN, hingga wartawan pun hanya bisa menerka-nerka apa yang terjadi sebenarnya.

Saya pertama kali ditugaskan untuk mengawal sektor ini pada November 2016. Alhasil, sejak itu saya mesti rutin menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Beberapa minggu pertama di sana, saya lebih banyak mingkem. Saya tidak pernah angkat tangan di tiap sesi tanya-jawab usai konferensi pers, misalnya.

Saat wawancara doorstop dengan para narasumber, kerjaan saya pun cuma mengangkat alat perekam suara dan manggut-manggut. Setelah liputan, barulah saya mendengarkan kembali rekaman dan men-transkrip hasil wawancara tersebut, sembari sesekali mencari tahu arti istilah-istilah asing serta membaca berbagai tulisan lama soal isu yang saya hendak tulis melalui Google.

Lama-lama saya jadi akrab dengan istilah-istilah seperti stripping ratio, preliminary front-end engineering design (pre-FEED) ataupun build, own, operate and transfer (BOOT).

Stripping ratio adalah perbandingan antara volume tanah atau batuan yang mesti dibuang dan volume bijih mineral atau batu bara yang bisa didapatkan dalam proses penambangan. Sedangkan, secara sederhana pre-FEED adalah tahap kajian awal yang diperlukan dalam proses pengembangan sebuah lapangan minyak dan gas bumi.

Sementara itu, BOOT adalah skema kerja sama dalam proyek konstruksi, misalnya pembangunan pembangkit listrik. Melalui skema ini, investor wajib untuk mengembangkan dan mengoperasikan sebuah pembangkit sebelum kemudian mengembalikannya pada pihak pertama setelah kurun waktu tertentu.

Saya jadi kenal satuan-satuan yang umum digunakan dalam sektor energi, misalnya million standard cubic feet per day (MMSCFD) untuk volume produksi atau distribusi gas bumi serta million British thermal units (MMBTU) untuk perhitungan harga gas bumi. Saya juga jadi tahu bahwa tiap huruf “M” di satuan-satuan ini merepresentasikan jumlah “ribuan”.

Maka dari itu, barulah setelah beberapa bulan saya berani untuk aktif bertanya saat liputan serta bisa menulis artikel energi dengan lancar.

Namun, tak banyak wartawan punya kemewahan untuk membuka Google terlalu lama dan mencari tahu makna di balik “bahasa alien” para narasumber. Saya beruntung bekerja sebagai wartawan koran hingga punya waktu lebih untuk mencari tahu ini-itu sebelum menulis. Apalagi mengingat tenggat saya untuk mengirim berita adalah saat magrib, kecuali untuk berita halaman depan yang masih bisa ditunggu hingga kira-kira pukul 8 atau 9 malam.

Bagi banyak wartawan lain, terutama yang bekerja untuk portal berita daring, haram hukumnya mengirim berita berjam-jam setelah acara usai, kecuali jika ingin redaktur ngamuk marah-marah via WhatsApp ataupun telepon. Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang tidak punya satu pos tetap, hingga mesti berpindah-pindah liputan dari satu sektor ke sektor lainnya dalam keseharian. Karena itu, sulit bagi mereka untuk memahami sebuah isu dengan mendalam dalam waktu singkat.

Alhasil, para wartawan media online kerap mesti menuliskan apa adanya, secepat-cepatnya, entah mengerti ataupun tidak dengan hal yang mereka tulis. Potensi terjadinya distorsi informasi pun kian besar, dan makin sulit bagi pembaca untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sektor energi.

Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah soal subsidi BBM pemerintah. Sejak awal 2015, pemerintah tidak lagi mensubsidi Premium yang dijual oleh Pertamina. Walau begitu, harganya tetap diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

Alhasil, saat ini pemerintah hanya mensubsidi Solar dengan perhitungan resmi Rp 500 per liter. Walau begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan bahwa angka subsidi tersebut akan dinaikkan menjadi Rp 1.000 per liter, apalagi setelah mempertimbangkan makin menumpuknya beban keuangan Pertamina di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia.

Namun, hingga kini masih ada saja wartawan yang menulis bahwa Premium masih disubsidi pemerintah, walau pejabat-pejabat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM serta direksi Pertamina telah berulang kali menjelaskan sebaliknya.

Lain lagi halnya soal kasus PT Freeport Indonesia (PTFI) yang pada dasarnya memang ruwet. Sejak awal 2017, pemerintah telah terlibat negosiasi alot dengan PTFI – anak usaha perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan (FCX) – terkait kelanjutan operasi perusahaan tersebut di tambang Grasberg, Papua.

Kontrak Karya PTFI untuk beroperasi di Grasberg sejatinya akan berakhir pada 2021. Untuk bisa mendapat perpanjangan izin operasi, pemerintah menuntut PTFI untuk memenuhi beberapa persyaratan, termasuk mengonversi Kontrak Karya-nya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membangun smelter tembaga baru dalam kurun waktu lima tahun.

Selain itu, FCX juga mesti mendivestasikan 51 persen saham PTFI ke entitas Indonesia. Saat ini, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai perusahaan holding BUMN pertambangan hanya mengontrol 9,36 persen saham PTFI.

Masalah jadi pelik karena pemerintah dan FCX tak kunjung bersepakat soal harga sisa saham PTFI sebesar 41,64 persen yang bakal diambil alih Inalum. Singkat cerita, pemerintah mengambil jalan memutar dengan melibatkan Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia, dalam perundingan untuk mengambil alih saham mayoritas PTFI.

Pada 1995, Rio Tinto meneken perjanjian dengan FCX yang membuatnya memiliki opsi untuk mengontrol hak partisipasi, atau gampangnya jatah produksi, sebesar 40 persen di proyek Grasberg sejak 2022.

Pemerintah pun mendekati Rio Tinto untuk membeli hak partisipasi tersebut, sebelum kemudian mengonversikannya menjadi 40 persen saham PTFI dengan cara penerbitan saham baru. Imbasnya, 9,36 persen saham PTFI yang dimiliki Inalum saat ini diperkirakan akan terdilusi menjadi sekitar 5,5 persen. Hal serupa juga akan terjadi pada 9,36 persen saham PTFI yang kini dikuasai PT Indocopper Investama, anak usaha FCX yang lainnya.

Kemudian, jika semua berjalan sesuai harapan, Inalum akan membeli seluruh saham PTFI yang dimiliki Indocopper sehingga akhirnya ia akan mengontrol 51 persen saham PTFI.

Saya kadung hafal betul dengan latar belakang kasus PTFI karena sudah begitu sering meliput soal ini, membaca berbagai dokumen terkait, mendengarkan penjelasan berbagai narasumber, serta menuliskannya menjadi setumpuk berita. Namun, wartawan yang baru pertama kali berhadapan dengan isu ini tentu butuh waktu untuk mencerna segala informasi yang ada. Karena itu, banyak berita online soal PTFI yang hanya ditulis sepotong-potong tanpa memberikan penjelasan utuh tentang konteks besar permasalahan.

Ini diperparah dengan kelakuan pejabat pemerintahan yang serba tertutup. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono terkenal di kalangan wartawan dengan jawaban khasnya di tiap perjumpaan, “Belum. Belum.” Jadi, apa pun yang ditanyakan wartawan soal negosiasi PTFI hampir pasti akan dibalas dengan dua kata sakti itu.

Keengganan para pejabat ini bisa jadi dipicu oleh rasa tidak percaya pada para wartawan di sektor energi. Menteri ESDM Ignasius Jonan, misalnya, kerap hanya mau berbicara pada redaktur atau pemimpin redaksi media kala mengumumkan sesuatu yang penting ataupun sensitif, dari soal kekhawatiran akan beban keuangan PLN hingga kenaikan subsidi BBM.

Sebaliknya, bila berhadapan dengan wartawan biasa di lapangan, Jonan kerap terlihat enggan menjelaskan berpanjang lebar dan hanya menjawab sekenanya.

Pada 7 November 2017, Jonan membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Saat memberikan kata-kata sambutan, ia sedikit membahas soal rencananya menyederhanakan golongan pelanggan PLN. Usai acara, para wartawan pun segera mengerubunginya untuk menanyakan lebih lanjut soal ide tersebut.

Jonan lalu membahas sekilas, sebelum berujar, “Ini kan (kalian) nulisnya pasti salah. Ini soal kecerdasan juga.”

“Ya makanya dijelasin dong, Pak,” ujar salah satu wartawan.

“Belajar dulu. Nanti baru tanya.”

Lain lagi halnya pada 5 Februari 2018, saat Kementerian ESDM mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pencabutan 32 regulasi dalam rangka mendorong iklim investasi di Indonesia.

Kala itu, Jonan hadir ditemani para direktur jenderalnya. Mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan soal penyederhanaan perizinan di sektornya masing-masing, dari minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, kelistrikan dan energi baru dan terbarukan (EBT).

Kebetulan, alat perekam saya letakkan di meja tengah, persis di hadapan Jonan. Alhasil, kala mendengarkan ulang hasil rekaman, saya bisa mendengar Jonan sibuk berbisik pada para direktur jenderalnya di tengah presentasi, terutama kala mereka bermaksud menjelaskan bahwa selain puluhan peraturan yang dicabut, ada pula berbagai regulasi yang nantinya akan dileburkan dan disederhanakan.

“Nanti aja yang itu, nanti bingung anak-anak ini.”

“Pak, (bilangnya) itu dicabut, dicabut. Kalau jelasin gitu pasti bingung. Orang saya aja bingung kok.”

Kalau sudah begini, jangan heran bila banyak berita ngawur terkait energi yang beredar di media massa. Sudah topiknya ruwet, pejabatnya malas bicara, wartawannya menulis dengan terburu-buru, redakturnya pun banyak yang tidak tahu apa-apa dan membiarkan segala kesalahan yang ada diterbitkan berulang kali.

Intinya, jangan begitu saja percaya dengan apa yang diterbitkan media massa.

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top